Soal Wacana Bencana Nasional, Prabowo Tegaskan Pemerintah Sudah Maksimal

Prabowo saat memimpin rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).

JAKARTA (ACEHHITS.COM) — Presiden Prabowo Subianto merespons wacana penetapan banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra sebagai bencana nasional. Dalam sidang kabinet di Istana Negara, Senin (15/12/2025), Prabowo menegaskan pemerintah pusat telah mengerahkan sumber daya secara maksimal meski status bencana nasional belum ditetapkan.

Prabowo menilai, penanganan bencana masih dalam kondisi terkendali karena dampak bencana hanya terjadi di sebagian wilayah dari total provinsi di Indonesia. Pemerintah pusat, kata dia, terus memantau perkembangan situasi di lapangan.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus,” ujar Prabowo dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam rapat tersebut, Prabowo juga mengungkapkan rencana pembentukan lembaga khusus yang akan difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Lembaga ini disiapkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak, termasuk penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat.

Presiden turut menanggapi ucapan terima kasih masyarakat yang kerap dialamatkan kepadanya setiap kali bantuan disalurkan. Menurut Prabowo, bantuan tersebut merupakan hasil kerja kolektif banyak pihak, terutama petugas yang bekerja langsung di lapangan.

“Saya kira tolong disampaikan bahwa itu sesungguhnya bukan hasil saya. Itu adalah hasil kerja sama kita semua, terutama mereka-mereka yang di lapangan, yang bekerja keras berminggu-minggu dan mempertaruhkan nyawa,” tuturnya.

Prabowo menyadari bahwa kehadiran pemerintah pusat di lokasi bencana kerap diidentikkan dengan figur Presiden. Ia menilai hal tersebut sebagai konsekuensi tanggung jawab seorang pemimpin, baik ketika pemerintah hadir memberikan solusi maupun saat publik menuntut pertanggungjawaban.

“Kalau pemerintah pusat sudah hadir, pasti tahunya ini Bapak Presiden. Sebaliknya kalau tidak ada yang beres, Presiden juga yang bertanggung jawab. Itu risiko seorang pemimpin,” pungkasnya.

Sementara itu, data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mencatat, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana Aceh-Sumatra mencapai 1.016 jiwa. Sebanyak 215 orang masih dalam pencarian, lebih dari 7.000 warga mengalami luka-luka, dan sekitar 614.000 penduduk mengungsi.

BNPB juga melaporkan sebanyak 52 kabupaten/kota terdampak, dengan kerusakan meliputi lebih dari 1.000 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, 290 gedung perkantoran, 434 rumah ibadah, 145 jembatan, serta sekitar 158.000 unit rumah.